.

Wednesday, March 04, 2015

TANYA JAWAB TERKAIT VERVAL NRG DI PADAMU NEGERI 2015


1. Bagaimana tata kelola NRG selama ini?
Sesuai Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 pasal 10 ayat 4 bahwa Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat Nomor Registrasi Guru (NRG). NRG dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Pusbangprodik) BPSDMPK PMP Kemdikbud sejak tahun 2007 sampai saat ini. Sehingga bila ada NRG yang tidak sesuai dengan arsip database NRG dari Pusbangprodik maka dinyatakan tidak valid.

2. Apa tujuan dari VerVal NRG di Padamu Negeri?
Ada 2 (dua) tujuan dari VerVal NRG, yaitu:
Pertama, untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang bagi setiap Guru yang telah memiliki Sertifikasi Pendidik dan NRG yang diterbitkan oleh Pusbangprodik BPSDMPK PMP Kemdikbud sejak 2007 s/d 2014 agar lebih tertib, terjamin validitas/keabsahannya dan terpantau rekam jejak pemilik NRG tersebut.

Kedua, Untuk menerbitkan NRG baru bagi pemilik Sertifikasi Pendidik namun belum memiliki NRG yang diterbitkan resmi oleh Pusbanprodik baik pada pola sertifikasi PSPL atau Portofolio atau PLPG atau PPG selama periode 2007 - 2014 kelulusan sertifikasinya.

3. Bagaimana mekanisme VerVal NRG di Padamu Negeri?
Padamu Negeri menggunakan Arsip Database NRG milik Pusbangprodik yang tersimpan sejak 2007 s.d 2014. Ada 1.8 juta data NRG yang terekam di Arsip Database NRG milik Pusbangprodik sampai saat ini. Dari 1.8 juta data arsip NRG tersebut telah direkonsiliasi dengan data akun PTK di Padamu Negeri. Oleh karena itu pada proses VerVal NRG mensyaratkan akun PTK di Padamu Negeri minimal bintang 4 ungi dan akan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis perlakuan, antara lain:

A. Otomasi Pemberian NRG
Bila data arsip NRG Pusbangprodik telah sesuai dengan data akun PTK di Padamu Negeri (NUPTK dan NAMA PTK). Maka saat proses VerVal NRG berlangsung sistem Padamu Negeri langsung memberikan info NRG PTK tersebut secara otomatis. Selanjutnya PTK melengkapi data-data sesuai sertifikasinya untuk mencetak S26b sebagai tanda bukti ajuan pengesahan ke Admin Dinas/Mapenda (S26c).

B. Klaim NRG
Bila data arsip NRG Pusbangprodik belum sesuai dengan data akun PTK di Padamu Negeri (NUPTK dan NAMA PTK). Maka saat proses VerVal NRG berlangsung sistem meminta PTK memasukkan data NRGnya secara manual untuk dicarikan ke database arsip NRG dari Pusbangprodik.
B.1 Apabila hasil pencairan dari data arsip NRG telah sesuai dengan data PTK bersangkutan, maka PTK dapat melakukan proses klaim kepemilikan NRG tersebut dengan melengkapi data-data sesuai sertifikasinya untuk mencetak S26b sebagai bukti ajuan klaim melalui Admin Dinas/Mapenda (S26c). Persetujuan dari Admin Dinas/Mapenda ini secara elektronik dikirim ke Admin Pubangprodik untuk dilakukan verifikasi dan validasinya. Apabila disetujui klaim NRG tersebut oleh Admin Pusbangprodik maka akan diterbitkan S26d.
B.2. Apabila hasil pencarian dari data arsip NRG tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data PTK bersangkutan, maka PTK dapat melakukan prosedur Ajuan NRG Baru.

C. Ajuan NRG Baru
Ajuan NRG baru dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
C.1. PTK telah memiliki sertifikasi dari LPTK namun belum memiliki NRG. C.2. PTK telah memiliki NRG namun tidak diketemukan saat proses pencarian dari proses klaim sebagaimana dijelaskan di poin B.

4. Bagaimana bila PTK menyatakan telah memiliki NRG (termasuk telah menerima tunjangan profesi berdasarkan NRG tersebut) namun tidak diketemukan saat VerVal NRG di Padamu Negeri atau ternyata NRG tersebut milik orang lain?
Tentunya sebagaimana dijelaskan pada poin 1 bahwa penerbit resmi NRG adalah Pusbangprodik. Sehingga bila tidak ditemukan NRG dimaksud atau tidak sesuai kepemilikannya pada arsip database NRG Pusbangprodik maka NRG tersebut dinyatakan tidak valid/tidak sah meskipun mungkin NRG tersebut telah digunakan sebagai dasar penerimaan tunjangan profesi.

5. Bagaimana bila PTK yang telah memiliki sertifikasi dan NRG namun tidak melakukan VerVal NRG di Padamu Negeri?
Sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (Tujuan VerVal NRG) serta berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 pasal 10 ayat 4, maka apabila PTK pemilik sertifikasi dan NRG tidak melakukan VerVal NRG di Padamu Negeri hingga batas 30 Juni 2015 maka NRGnya dinyatakan tidak valid/tidak sah.

6. Apabila PTK telah memiliki NRG lama namun tidak sesuai saat VerVal NRG sehingga yang bersangkutan mengajukan NRG baru dan mendapatkan NRG baru. Bagaimana dampaknya terhadap tunjangan yang telah diterima berbasiskan NRG lama selama ini?
NRG tidak bisa dipisahkan dengan NUPTK, karenya syarat NRG adalah harus memiliki NUPTK terlebih dahulu. Sehingga bila kasus tersebut terjadi maka setelah 30 Juni 2015 nanti, Pusbangprodik akan melakukan prosedur rekonsilisasi data NRG-NUPTK dengan unit pengelola tunjangan terkait baik di Kemdikbud maupun di Kemenag.

7. Bagaimana memilih pola sertifikasi dan kode mapel yang sesuai saat melengkapi data VerVal NRG di Padamu Negeri?

a. Apabila akun PTK telah memiliki NUPTK dan lulus sertifikasi periode 2007 - 2014 dengan TMT Awal sebagai Guru < 2006 maka pilih pola sertifikasi PSPL/PF/PLPG. Selain itu pilih pola PPG yang sesuai jalurnya.

b. Kode Mapel Sertifikasi yang tersedia ada 3 (tiga) pilihan sebagai berikut:
   - Pilih kode mapel [2007-xxx] bila lulusan sertifikasinya antara tahun 2007 - 2008
   - Pilih kode mapel [2009-xxx] bila lulusan sertifikasinya antara tahun 2009 - 2014
   - Pilih kode mapel [2015-xxx] bila tidak ditemukan di kode mapel [2009-xxx]
Sumber

Monday, March 02, 2015

DOWNLOAD KISI-KISI UJIAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH (UKKS) DAN PENGAWAS SEKOLAH (UKPS)


Info dari Rakor BPSDMPK - PMP Kemdikbud bahwa akan dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas khusus naungan Kemdikbud se-Indonesia pada tanggal 23 - 28 Maret 2015.

Surat Edaran resmi perihal kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas akan segera menyusul diterbitkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau bagi seluruh sekolah negeri/swasta naungan Kemdikbud se-Indonesia untuk memutakhirkan data Kepala Sekolah dan Pengawas di PADAMU NEGERI selambatnya 4 Maret 2015 sebagai dasar penetapan calon peserta Uji Kompetensi dimaksud.
=================================================
Kualitas pendidikan suatu bangsa menentukan kemakmuran bangsa tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan dapat diawali dengan meningkatkan kompetensi kepala sekolah.

Kepala sekolah memiliki peranan yang besar terhadap kualitas pendidikan suatu sekolah. Peran dan pengaruh kepala sekolah mampu mempengaruhi guru-guru dalam sekolah tersebut. Ketika kepala sekolah bisa berbuat arif dan bijaksana serta visioner dalam memimpin sekolah maka guru dan tenaga kependidikan menjadi naik kinerjanya sehingga sekolah cepat menjadi maju serta siswa-siswinya menjadi berprestasi.

Agar pendidikan di indonesia dapat ditingkatkan, maka perlu peningkatan kompetensi kepala sekolah 

Standar kompetensi kepala Sekolah dan Pengawas klik di sini

RILISNYA FITUR BARU TANGGAL 2 MARET 2015 DI PADAMU NEGERI


Berikut adalah daftar fitur/modul yang akan dirilis pada 2 Maret 2015 mulai pk. 18.00 WIB
1. Modul VerVal NRG tingkat Dinas dan Pusat
2. Rekonsiliasi NPSN (PDSP)
3. PKG Lanjutan
4. Mutasi KS dan Pengawas peserta ProDEP
5. Unggah Data Siswa Kolektif
6. Khusus Guru Kelas TK/RA sebagai asisten pengajar diperhitungkan JJM nya.
7. Khusus Guru Mapel PJOK dan Agama diijinkan mengampu pada jam dan hari yang sama pada kelas yang berbeda.

CATATAN:
1. Modul S25a dan S25b ditunda dalam 1-2 minggu ke depan sehubungan dengan penyesuaian aplikasi untuk mengkomodir Permendikbud No. 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan.
2. PKG Lanjutan merupakan PKG lanjutan periode 2014 lalu. Bagi para Guru dan Kepala Sekolah yang belum menyelesaikan PKG periode 2014 diberi kesempatan untuk memproses laporan hasil PKG 2014 nya hingga 30 Juni 2015. Untuk mencetak S22 dapat dilakukan per individu tanpa harus seluruh pendidik telah dimasukkan data PKGnya sebagaimana prosedur tahun 2014 lalu.
3. Adapun untuk PKG periode 2015 akan dijadwalkan mulai 1 Oktober s/d 31 Desember 2015.
4. Disarankan dalam penggunaan fitur Unggah Data Siswa Kolektif tidak dilakukan lebih dari satu kali proses upload karena berpotensi duplikasi. Pastikan satu kali proses hingga tuntas sebelum memproses unggah perubahan data susulan lainnya.


Demikian semoga bermanfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK Kemdikbud

STATUS WARNA BINTANG KEAKTIFAN PTK DI PADAMU NEGERI 2015

Mungkin masih ada PTK yang bingung dengan status warna bintang keaktifan PTK di Padamu Negeri, kenapa beda antara PTK satu dengan PTK lain, ada yang berwarna Ungu dan Kuning,Saya pun pertama kali melihat bingung juga dan saya sendiri yang jadi operator yang mengerjakan bintangnya masih berwarna Ungu hehehe..(belum aktif pada periode VerVal Tahun 2014 Semester 2).
Mau berubah!!! Silahkan lakukan seperti cara dibawah ini 
Login di Padamu.siap.web.id, pada menu CARI DATA ketik Nama/NUPTK dan Nama Kabupaten kemudian Klik Cari Data. mouse gulir kebawah maka akan terlihat detail data PTK,Lihat apakah gambar Bintang anda berwana Ungu atau Kuning

Gambar Bintang Kuning artinya VerVal Tahun 2014 Semester 2 sudah Aktif

Gambar Bintang Ungu artinya VerVal Tahun 2014 Semester 2 Belum Aktif
Caranya
LOGIN PTK,Klik Status Keaktifan maka akan terlihat :
*Info Mengajar ( klik untuk mengetahui berapa jam kita mengajar perminggu,ini ada hubungannya dengan Jadwal Pembelajaran Kelas Mingguan )

*Periksa Portofolio ( klik untuk mengetahui sudah benar apa tidak data PTK,kalau masih salah bisa di edit kembali )

*Aktifkan ( klik disinilah untuk mengaktifkan VerVal Tahun 2014 Semester 2 Aktif )
Klik Ok,maka warna bintang keaktifan PTK akan berubah dari warna Ungu menjadi warna Kuning
Warna akan berubah 1x24 Jam
Keterangan Status Warna Bintang untuk keaktifan PTK

Cara diatas tersebut belum menyatakan PTK benar-benar Aktif,karena masih ada tahapan selanjutnya 
+ Mengisi EDS Lanjutan
+ Mengisi PKG Lanjutan
+ Ajuan Keaktifan Kolektif oleh Kepala Sekolah
+ Kuisoner Literasi TI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas
+ Cetak Kartu Digital PTK Semester Genap TP. 2014/2015 (Finalnya keaktifan PTK)

Friday, February 27, 2015

PERGI IBADAH UMRAH,GURU HARUS MENGEMBALIKAN TPG


Guru penerima tunjangan profesi guru (TPG) harus berpikir dua kali untuk bolos tidak mengajar. Sebab, jika terlalu sering bolos, uang TPG harus dikembalikan ke kas negara. Meski, bolosnya untuk kegiatan ibadah seperti umrah.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Kependidikan (P2TK) Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, jika bolos atau tidak mengajar karena izinnya hanya satu hari dalam seminggu, maka harus diganti dalam kesempatan lainnya.

”Tetapi, jika tidak mengajarnya sampai dua minggu dalam sepekan, maka TPG untuk satu bulan harus dikembalikan. Meskipun untuk ibadah umrah,” katanya, hari ini (26/2). Alasannya, pemberian TPG adalah berdasarkan kinerja. Sedangkan kinerja guru dihitung dari dia mengajar di kelas.

Pranata menuturkan, kebijakan itu diatur oleh pemda masing-masing. Penjelasan Pranata tersebut terkait polemik pengembalian uang TPG gara-gara ada guru yang menjalankan umrah selama beberapa hari. Kejadian yang dilaporkan terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten.

Menurut Pranata, skema pengembalian uang TPG ke negara sudah ada skenarionya. Yakni, guru yang berkewajiban mengembalikan uang TPG harus mengisi form di dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Kemudian, uangnya diserahkan ke dinas pendidikan dan disalurkan ke kas negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pranata mengingatkan, guru harus fair. Dia mengatakan, guru wajib menjaga kinerjanya, yakni mengajar 24 jam pelajaran per pekan. Sehingga berhak mendapatkan TPG. Untuk guru PNS daerah, besaran TPG yang diterima setiap bulan sama dengan gaji pokoknya. Sedangkan guru swasta mendapatkan TPG minimal Rp 1,5 juta per bulan.
Sumber : www.jawapos.com

Thursday, February 26, 2015

EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. 

Ditinjau dari beban belajar peserta didik berdasarkan struktur Kurikulum Tahun 2006 dan struktur Kurikulum 2013 terdapat perbedaan jumlah jam pelajaran secara keseluruhan dan pada beberapa matapelajaran di SMP/SMA/SMK.

Dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, mengakibatkan sejumlah guru bersertifikat pendidik yang mengajar pada mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Hal ini berakibat SK Tunjangan Profesi guru yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.

Untuk memberikan persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan Peraturan Menteri dimaksud di sekolah, disusun Buku Tanya Jawab tentang kemengapaan dan proses pelaksanaan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan oleh para guru pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.


AGENDA UJI KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH dan PENGAWAS


Info dari Rakor BPSDMPK - PMP Kemdikbud di P4TK Penjas & BK yang masih berlangsung hari ini (24 - 27 Februari 2015).
Akan dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas khusus naungan Kemdikbud se-Indonesia pada tanggal 23 - 28 Maret 2015.

Surat Edaran resmi perihal kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas akan segera menyusul diterbitkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau bagi seluruh sekolah negeri/swasta naungan Kemdikbud se-Indonesia untuk memutakhirkan data Kepala Sekolah dan Pengawas di PADAMU NEGERI selambatnya 4 Maret 2015 sebagai dasar penetapan calon peserta Uji Kompetensi dimaksud.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK/Ditjen GTK Kemdikbud
=====================================================
Berdasarkan Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah / Madrasah dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah haruslah   memiliki lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kompetensi sosial. Mengingat tugas yang begitu  berat bagi seorang kepala sekolah, maka sudah seharusnya semua calon kepala sekolah mempersiapkan fisik dan kematangan emosial, kedewasaan berfikir dan mental dalam menghadapi tugas.
Sebagai bekal dalam menghadapi tes, diklat dan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah nantinya, berikut kami sertakan bahan bacaan atau referensi yang layak dibaca, dipelajari oleh para calon kepala sekolah. Buku referensi ini juga layak untuk dibaca bagi para kepala yang akan mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah ( UKKS ) online . Silakan download beberapa file di bawah ini untuk dicermati. Selamat dan sukses untuk Anda  semua.

Contoh Soal uji kompetensi Kepala Sekolah klik di sini
Standar kompetensi kepala Sekolah dan Pengawas klik di sini

.

.

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Powered By Blogger Widget and Get This Widget

.

.